Barru Sulawesi Selatan Detektif — Dalam bentangan sejarah panjang kerajaan-kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan, terdapat satu gelar yang kerap luput dari perhatian, namun memainkan peran penting dalam dinamika kekuasaan lokal—Sullewatang. Gelar ini bukan sekadar simbol kekuasaan administratif, tetapi juga menjadi saksi bisu dari masa transisi dan kolonialisasi di tanah Bugis.
Secara struktural, sullewatang merupakan pejabat tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan atas nama addatuang, yakni raja atau penguasa tertinggi dalam suatu kerajaan. Namun, dalam praktik sejarah, terutama pada masa kolonial Belanda, posisi ini mengalami pergeseran makna dan fungsi.
“Pada masa kekuasaan Belanda, jabatan sullewatang seringkali dijadikan sebagai alat kontrol politik. Addatuang yang dianggap menentang atau tidak sejalan dengan kebijakan kolonial bisa digantikan atau dikesampingkan, dan posisi itu diisi oleh seorang sullewatang yang dipilih oleh pemerintah kolonial,” ungkap seorang sejarawan lokal di Barru.
Antara Kekuasaan dan Loyalitas
Gelar sullewatang bukanlah gelar turunan seperti halnya addatuang, melainkan jabatan yang lebih bersifat administratif. Sullewatang bertugas mengelola urusan pemerintahan sehari-hari di sebuah wilayah, seperti memimpin sidang adat, mengatur distribusi tanah, hingga memungut pajak. Namun ia tetap tunduk pada otoritas addatuang atau kerajaan pusat.
Di masa-masa damai, hubungan antara addatuang dan sullewatang berjalan harmonis. Namun ketika pengaruh kekuasaan eksternal, terutama Belanda, mulai merasuki sendi-sendi politik kerajaan, jabatan ini pun menjadi semacam “tameng” yang digunakan untuk menekan kekuasaan asli.
Contoh Kasus: Kerajaan Sawitto
Salah satu contoh paling mencolok dari pergeseran ini terjadi di Kerajaan Sawitto. Dalam catatan sejarah, pemerintah kolonial Belanda secara aktif mengangkat seorang sullewatang untuk menggantikan addatuang, menyusul ketegangan politik antara penguasa lokal dengan otoritas kolonial. Langkah ini menunjukkan bahwa kedaulatan kerajaan Bugis mulai terkikis, dan kekuasaan lokal perlahan-lahan disesuaikan dengan kepentingan kolonial.
“Itu bukan hanya persoalan jabatan, tapi persoalan kedaulatan,” tegas budayawan asal Pinrang, yang meneliti jejak politik kerajaan-kerajaan Bugis di era kolonial.
Warna Lokal dalam Sistem Pemerintahan
Meskipun jabatan ini berasal dari struktur adat Bugis, dalam penerapannya, sullewatang memiliki variasi fungsi dan wewenang tergantung pada kerajaan tempatnya berada. Di beberapa wilayah, ia hanya sebatas pelaksana kebijakan raja, namun di wilayah lain, terutama yang mengalami intervensi kolonial, sullewatang bisa memiliki kekuasaan yang nyaris setara dengan raja.
Jabatan ini juga menggambarkan betapa fleksibelnya sistem pemerintahan kerajaan Bugis. Ketika pengaruh luar masuk, mereka tidak langsung membongkar sistem yang ada, tetapi memodifikasi dan menyisipkan pengaruh mereka melalui struktur seperti sullewatang.
Warisan yang Masih Terasa
Hingga kini, meski sistem kerajaan telah berganti dengan sistem pemerintahan modern, banyak keluarga bangsawan di Sulawesi Selatan masih menyimpan catatan silsilah dan jabatan yang mereka emban pada masa lalu. Nama-nama seperti addatuang dan sullewatang tetap dikenang dalam cerita turun-temurun sebagai bagian dari identitas kultural masyarakat Bugis.
Sullewatang, dalam narasi sejarah Bugis, bukan hanya simbol kekuasaan kedua setelah raja, tetapi juga refleksi dari bagaimana kekuasaan lokal beradaptasi dengan kekuatan global. Dalam diamnya, gelar ini mencerminkan diplomasi, strategi, dan kadang—kepiluan atas kehilangan kedaulatan.
Penulis: Tajuddin Nudju Paressa
