Barru – Pemerintah Kabupaten Barru kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Penghargaan tersebut diterima pada kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang berlangsung pada Selasa (2/6/2026).
Raihan ini menjadi Opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Pemerintah Kabupaten Barru. Capaian tersebut juga merupakan WTP kedua pada masa kepemimpinan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, bersama Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si.
Keberhasilan tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Momen istimewa turut mewarnai pencapaian tersebut ketika Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, mendapat kehormatan untuk menyampaikan sambutan mewakili enam kepala daerah penerima opini WTP lainnya, yakni Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Pinrang.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Ina menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih serta apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas pendampingan dan pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi merupakan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barru. Semoga capaian ini semakin memotivasi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Barru,” ujar Bupati Andi Ina.
Pencapaian WTP ke-11 secara berturut-turut ini semakin mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.
