Barru SulSel, 4 Maret 2025 – Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan akselerasi sertifikasi produk halal secara virtual melalui Zoom. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Basic Kantor Bupati Barru dan dihadiri oleh berbagai pejabat daerah serta perwakilan instansi terkait.
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si, bersama Wakil Bupati Dr. Ir. Andi Abustan B., M.Si, memimpin jalannya rapat. Hadir pula Kajari Barru, Syamsurezki, S.H., M.H, Dandim 1405/Parepare, Letkol Kav. S. Simanjuntak, S.I.P, serta sejumlah kepala dinas dan perwakilan instansi strategis lainnya.
Menteri Dalam Negeri, Prof. Tito Karnavian, menekankan pentingnya implementasi PP No. 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal, mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, mencapai 284,9 juta jiwa. Survei menunjukkan 87,2% masyarakat Indonesia lebih memilih produk halal, sehingga penguatan ekosistem halal menjadi kunci daya saing nasional.
Dari aspek inflasi, Menteri Tito memaparkan bahwa inflasi tahunan Februari 2025 dibanding Februari 2024 mengalami penurunan sebesar -0,09%, sementara inflasi bulanan Februari 2025 terhadap Januari 2025 juga turun -0,48%. Meskipun demikian, masih terdapat daerah dengan tingkat inflasi tinggi, seperti Papua Pegunungan yang mencapai 7,99%.
Pentingnya Sertifikasi Halal untuk Daya Saing Global. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Ahmad Haikal Hasan, menyoroti rendahnya angka ekspor produk halal Indonesia yang hanya 3% dari total pasar global. Ia menegaskan bahwa ketidaktertiban dalam penerbitan sertifikasi halal menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, pemerintah membuka peluang bagi mantan pegawai PT. Sritex yang terkena PHK untuk menjadi pendamping produk halal guna mempercepat sertifikasi.
“Saat ini, halal bukan sekadar syariat, tetapi juga menjadi bagian dari peradaban modern. Kita harus mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri agar tidak kalah bersaing dengan produk halal impor,” ungkap Haikal.
Dinamika Harga dan Kondisi Inflasi Februari 2025. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap inflasi, termasuk:
Diskon listrik 50% selama Januari-Februari 2025. Kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit. Penurunan harga jagung di tingkat peternak. Penyesuaian tarif PDAM dan harga BBM non-subsidi. Harga Gabah Kering Panen (GKP) ditetapkan Rp 6.500/kg.
Adapun deflasi yang terjadi di Februari 2025 antara lain disebabkan oleh: Tarif listrik turun -0,67%, Harga daging ayam ras turun -0,06%, Bawang merah turun -0,05%, Cabai merah turun -0,04%, Telur ayam ras turun signifikan -1,93%, Perkembangan Komoditas Pangan Strategis, Kepala Pusat Data Informasi Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Kelik Budiana, melaporkan perkembangan harga beberapa komoditas utama: Beras – Harga Gabah Kering Panen (GKP) nasional berada di atas Rp 6.601/kg, dengan harga beras medium di konsumen mencapai Rp 14.076/kg di Zona 2. Cabai Rawit Merah – Harga di tingkat produsen naik menjadi Rp 84.909/kg, dengan pasokan 17 ton di PIKJ. Bawang Putih – Harga nasional mencapai Rp 42.845/kg, sementara pemerintah melakukan operasi pasar dengan harga Rp 32.000/kg. Harga minyak goreng curah berada di Rp 17.881/liter, sementara dalam operasi pasar dijual seharga Rp 14.700/liter untuk stabilisasi harga selama Ramadan dan Idulfitri. Daging Kerbau – Harga daging kerbau impor per 2 Maret 2025 adalah Rp 105.524/kg, dengan operasi pasar menargetkan penjualan 80.000 ton dengan harga Rp 75.000/kg.
Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandri, S.Si, M.E, melaporkan bahwa realisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 telah mencapai 104.442 ton. Bulog juga menyalurkan beras SPHP melalui berbagai saluran, termasuk pengecer, Satgas, dan program Gerakan Pangan Murah.
Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen TNI Ito Hediarto, menegaskan bahwa TNI memiliki empat program prioritas nasional, yaitu: Swasembada Pangan, Pengentasan Kemiskinan, Perumahan Rakyat, Hilirisasi Energi.
Dalam mendukung ketahanan pangan, TNI telah membentuk Brigade Pangan dengan capaian 103,93% serta 100 Batalyon Teritorial di seluruh Indonesia. TNI juga membantu Bulog dalam Serapan Gabah Petani (Sergap) periode Februari-April 2025 untuk memastikan stabilitas harga di tingkat peta.
Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan sertifikasi halal merupakan dua aspek krusial dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga terkait diharapkan dapat mengatasi tantangan inflasi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global.
(Sumber: Pemerintah Kabupaten Barru)
